Ilmu Sosial Profetik dan Social Capital sebagai Pondasi bagi Peradaban Islam Modern

Bagian 1/4

Prof. Saefur Rochmat, S.Pd., MIR, Ph.D
Prof. Saefur Rochmat, S.Pd., MIR, Ph.D

Pergunu DIY –Kasihan– Kita patut merenungkan pernyataan Kuntowijoyo (2001) berikut: “Mentalitas umat Islam Indonesia masa kini tidak jauh berbeda dengan keadaan pada 1914—lebih 80 tahun yang lalu—ketika D. A Rinkes, Penasihat untuk Urusan Bumiputera, mengatakan bahwa umat melakukan mistifikasi agama (H. 1083, 35 KITLV), artinya percaya bahwa dengan Islam segalanya akan beres, tetapi tidak tahu apa yang harus dikerjakan, hanya “ikut arus” kejadian sehari-hari tanpa tujuan yang jelas.”

Pernyataan di atas sungguh ironis karena ayat pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW berbunyi iqra’, yang artinya “bacalah!”, sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-‘Alaq 1-5. Memang kalau kita amati mayoritas Muslim bisa membaca Alquran dan bahkan di TV ada ajang lomba hafidz cilik. Saya rasa yang dimaksudkan bukan membaca Alquran secara tekstual, bukankah Nabi Muhammad SAW ummi (buta huruf, tidak bisa membaca). Sejalan dengan itu, Nabi diminta membaca konteks, yakni konteks budaya bagi penerapan nilai-nilai yang diajarkan dalam teks. Penekanan pada konteks merupakan suatu yang logis bila kita baca syarat syahnya shalat diantaranya adalah berakal dan dewasa (baligh).

Dengan kata lain, Muslim yang shalatnya syah haruslah seorang yang dewasa dan berakal, yang sudah bisa memahami konteks. Akan tetapi, Muslim tidak harus menunggu dewasa dan berakal untuk shalat; Muslim juga tidak harus menunggu dewasa untuk membaca dan menghafal ayat-ayat Alquran karena agama dimulai dari keyakinan yang sumbernya ada di hati, bukan di akal. Syarat syahnya shalat tidak dimaksudkan untuk melarang Muslim shalat karena hal itu jelas tidak logis. Memang Islam mengajarkan kita berpikir dialektis.

Ilmu Sosial Profetik (ISP) yang digagas oleh Kuntowijoyo memiliki gaung yang merdu di kalangan Muslim. ISP merupakan ilmu sosial alternatif yang senada dengan ilmu sosial transformatif oleh Purwo Santoso, Islam transformatif oleh Moeslim Abdurrahman, Islam Substantif oleh Dawam Raharjo, pribumisasi Islam oleh K.H. Abdurrahman Wahid, Islam Kontekstual oleh Munawir Sadzali dll. Lahirnya ilmu sosial alternatif tersebut tidak lepas dari kecenderungan global post-modernisme atau post-kolonialisme, yang kritis terhadap ilmu sosial modern yang positivis (Muzakir, 2016: 1).

Sikap kritis ilmuwan terhadap ilmu modern yang positivis berkaitan dengan kegagalan negara-negara dunia ketiga memodernisasi dirinya: Mereka sudah mengikuti pendidikan modern model Barat. Mereka juga sudah mengikuti sistem politik modern model Barat. Mereka juga mengikuti sistem ekonomi modern model Barat.

Mereka juga sudah mengikuti budaya modern model Barat, dll. Akan tetapi, mereka belum bisa menjadi negara maju (developed countries). Lalu mereka berkesimpulan bahwa ada yang salah dengan proses modernisasi yang terjadi pada semua aspek kehidupan.

Kita sering lupa melakukan otokritik terhadap proses modernisasi yang telah dilakukan di Indonesia: apakah Indonesia sudah melakukan modernisasi secara benar karena Barat berhasil menjadi negara modern (developed countries) berdasarkan paradigma sekuler yang diciptakannya. Yang sering terjadi adalah kita memakai produk Barat, seperti struktur negara bangsa, tapi kita tidak paham aspek immaterial yang memungkinkan sistem negara bangsa bisa berjalan efektif. Jadi, paradigma-paradigma sekuler Barat tidak bisa menjadi satu-satunya tertuduh dalam kasus kegagalan Indonesia menjadi negara modern.

Sudahkah kita memahami aspek immaterial dari peradaban Barat, yang merupakan fondasi bagi pilar-pilar kemajuan aspek materialnya (Jameson, 2002: 77). Yang dimaksudkan dengan aspek immaterial termasuk produk pemikiran, sebagai bentuk dari soft technology seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial; konsep hak asasi manusia, konsep toleransi, konsep denomisasi, dll.

Memang kita perlu merumuskan ilmu sosial alternatif sebagai salah satu cara untuk mengatasi krisis peradaban modern (Barat). Bukankah tata dunia (world order) ditentukan oleh yang kuat (power), seperti adanya hak veto 5 negara di PBB. Contoh lainnya, perkembangan teknologi canggih tidak bisa mengatasi kemiskinan global. Hal itu terjadi karena peradaban Barat, yang didasarkan pada akal, hanya mementingkan kepentingan nasional negaranya masing-masing dan abai terhadap kemanusiaan global.

Untuk itu peradaban Barat harus disuntik dengan nilai-nilai agama, yang merupakan produk dari olah hati yang menekankan prinsip harmoni dalam kehidupan, begitu saran dari Arnold J. Toynbee. Dengan demikian, ilmu sosial alternatif memiliki relevansinya, tetapi kita juga tetap mengembangkan ilmu modern yang berdasarkan pada olah akal untuk melakukan balancing terhadap power yang juga mengatur jalannya kehidupan sosial (Ladenburg, 2007: 46).

Saya menilai sikap kritis terhadap Barat tidak salah, tetapi saya tidak setuju dengan sikap anti-terhadap Barat, seperti memposisikan ISP vis-a-vis paradigma Barat, karena semua sistem alternatif yang ditawarkan tidak lepas dari pengaruh Barat. Dengan demikian, sikap anti-ilmu Barat merupakan sikap tidak obyektif, atau sikap emosional.

Sikap anti-terhadap paradigma Blok Barat maupun Blok Timur lahir pada tahun 1979 mengikuti keberhasilan Revolusi Islam Iran: “Tidak Barat, tidak Timur, tapi Islam”.

Keyakinan terhadap Islam sebagai alternatif peradaban modern semakin kuat sejak runtuhnya Tembok Berlin tahun 1989, sebagai simbol runtuhnya Blok Timur. Kaum Muslim, kemudian, mencanangkan abad ke-15 H sebagai Abad Kebangkitan Islam. Akan tetapi, sampai sekarang, belum ada satu negara Muslim yang menjadi negara maju (a developed country), yaitu suatu negara yang 40% PDB-nya berasal dari sektor industri (Bapenas, 2018: 42).

Ironisnya lagi, negara-negara Muslim di Timur Tengah malah jatuh dalam perang saudara: Kebangkitan Islam jauh panggang dari api! Kebangkitan Islam, dalam bentuk material berupa a developed country, hanya bisa terjadi bila didukung oleh aspek immaterial berupa pemikiran Islam. Untuk itu saya mengajukan proposisi bahwa kemajuan aspek material (negara maju, a developed country) berbanding lurus dengan kemajuan dalam aspek immaterial (pemikiran).

Kita, Indonesia, baru separuh jalan menuju a developed country, padahal kita sudah merdeka lebih dari 74 tahun.Hal ini terjadi karena dalam memodernisasi yang kita jalankan belum selaras dengan kebudayaan nasional. Memang kebudayaan nasional bukan suatu yang given, tapi baru legal sejak proklamasi 17 Agustus 1945, sehingga terjadi ketegangan antar unsur-unsur kebudayaan pembentuknya.

Ketegangan dan kadang konflik terjadi terutama antara Islam, sebagai agama mayoritas rakyat, dengan peradaban modern. Akibatnya proses modernisasi mengalami hambatan.

Sebenarnya waktu 40 tahun merupakan suatu waktu yang cukup untuk menjadi negara maju bila suatu negara melakukan modernisasi sesuai dengan landasan budayanya, disamping juga berpedoman pada prinsip-prinsip immaterial kebudayaan Barat (Connor, 2009: 3).

Contohnya, Jepang berhasil memodernisasi negaranya dalam waktu singkat karena mereka berhasil melakukan transformasi budaya dari budaya asli ke budaya modern. Jepang memodernisasi sejak Restorasi Meiji tahun 1868 dan pada tahun 1904 Jepang berhasil mengalahkan negara kulit putih Rusia. Contoh, Otto von Bismarck berhasil menyatukan German pada tahun 1871 dan kemudian pada tahun 1911 berani mengobarkan Perang Dunia I dan sekaligus menjadi negara paling maju di Eropa daratan.

Contoh lainnya lagi adalah Amerika Serikat yang mengikrarkan politik luar negeri outward looking pada tahun 1896, menjadi negara super power pada tahun 1945 (Rochmat, 2018: 367).

Apa yang salah dengan kita negara-negara Muslim? Berikut penilaian kritis Tony Barnet (1995: vii) terhadap modernisasi di dunia ketiga.

The main problems in the Third World are not, by and large, the absence of technical specialists –countries such as India and Pakistan have these aplenty; … The main problems are sociological and political problems, the contexts within which apparently “technical” decision are taken [garis miring merupakan penekanan penulis].

Ilmu sosial alternatif, seperti ISP, sudah dicanangkan sejak tahun 1980-an, tapi sampai sekarang belum ada produk pemikiran yang memadai, yang bisa membidani lahirnya kebangkitan Islam. Padahal, seperti yang saya katakan di atas, 40 tahun merupakan waktu yang cukup untuk meraih a developed country.

Hal itu berarti diagnosa yang dilakukan oleh ilmu sosial alternatif, seperti ISP, masih belum tepat, sehingga belum banyak teori yang dihasilkannya. Akibatnya, ISP belum memiliki body of knowledge (batang tubuh ilmu) yang jelas. Tanpa tahu object of knowledge,kita tidak akan bisa membangun body of knowledge. Bila ingin melahirkan teori, ISP harus mengarahkan obyek penelitiannya pada kehidupan sosial yang kompleks. Hal ini yang sudah dilakukan oleh ilmu sosial positivis dan melihat kehidupan sosial dengan konsep social contract (Laskar, 2013).

Muslim juga harus membangun teori-teorinya berdasarkan pembacaannya (melalui Alquran) terhadap kehidupan sosial itu. Kualitas manusia-manusia inilah yang menentukan tingkat peradaban suatu bangsa. Majunya peradaban Barat karena mereka sudah mampu merumuskan hukum-hukum sosial yang didasarkan pada konsep social contract.

Peradaban Barat berhasil membentuk manusia-manusia modern melalui serangkai hukum-hukum. Contohnya, peradaban Barat sudah membuat hukum untuk menegakkan kebersihan, sehingga rakyatnya menjadi manusia-manusia modern.

Di negara kita, bila sudah ada peraturan yang melarang membuag sampah sembarangan, kenapa masih banyak rakyat yang membuang sampah sembarangan? Bila peraturannya belum ada, atau penegak keadilan belum efektif, bukankah Alquran mengajarkan hidup bersih? Sepertinya Muslim mengalami split identity (kepribadian terpecah): seolah-olah yang mereka lakukan dalam kehidupan sosial tidak ada kaitannya dengan menjalankan agamanya (Kuntowijoyo, 2007: 106).

Dengan demikian, ISP memiliki tugas memberi pemahaman pada Muslim bahwa tingkah lakunya dalam kehidupan sosial merupakan kewajiban agama yang paling utama untuk mewujudkan peradaban maju. Tingkah laku dalam kehidupan sosial merupakan social capital (modal sosial) yang merupakan prasyarat dalam membangun peradaban unggul.

Untuk memperjelas hubungan antara “fenomena sosial” dengan “realitas sosial” kita bisa menjelaskannya dengan dikotomi yang dilakukan oleh Emmanuel Kant tentang fenomena dan neumena. Dalam hal ini, paradigma-paradigma, seperti halnya ISP, merupakan bentuk dari neumena. Dengan demikian, suatu fenomena bisa dipahami secara berbeda-beda atau memiliki makna yang berbeda-beda tergantung dari paradigma (keyakinannya) masing-masing (Duignan dan Bird, 2019).

Saya melihat kebangkitan Islam jangan hanya menguntungkan pihak Muslim, tapi kebangkitan bagi kemanusiaan, bukankah Islam sebagai Rahmatan lil’alamin? Islam hendaknya dijadikan sebagai “Pandangan Ketiga” (Third Way), yang akan merangkul pandangan Blok Barat yang sifatnya individual dan pandangan Blok Timur yang sifatnya komunal (Kuntowijoyo, 2006: 25).

Third Way bermaksud menyuntikan pemikiran olah hati kedalam peradaban modern yang hanya bertumpu akal. Akal ternyata mudah terjebak pada ngakal-ngakali karena akal tidak mau rugi. Inilah jebakan Batman yang dilakukan oleh setan karena manusia terperangkap oleh hawa nafsunya, sehingga dia tidak bisa berpikir kritis dan obyektif. (Bersambung bagian 1 dari 4)

Penulis :

Prof. Saefur Rochmat, S.Pd., MIR, Ph.D