Ilmu Sosial Profetik dan Social Capital sebagai Pondasi bagi Peradaban Islam Modern

Bagian 3/4

Prof. Saefur Rochmat, S.Pd., MIR, Ph.D
Prof. Saefur Rochmat, S.Pd., MIR, Ph.D

Pergunu DIY –Kasihan– Ilmu Sosial Profetis dan Social Capital (Rukun Sosial). Kuntowijoyo mengkritik komitmen tradisi normatif (dakwah) dan juga komitmen tradisi ideologis (politik) dan lalu mengajak Muslim kepada komitmen tradisi ilmiah (ilmu). Dia sudah tepat ketika mengatakan komitmen pada tradisi ilmu harus diikuti dengan komitmen baru, yaitu pada umat (masyarakat, komunitas, rakyat, kaum, bangsa).

Akan tetapi, bila dilihat lima program reinterpretasinya sebagai program pembaharuan pemikirannya (Kuntowijoyo, 1999: 283-285), saya melihat sifatnya masih normatif. Kelima program tersebut merupakan PR yang harus dilaksanakan, khususon, oleh umat Islam saja, tidak melibatkan umat Islam dalam kaitannya dengan umat-umat lainnya dalam kerangka konsep umatan wahidah (kesatuan umat manusia), khususnya dalam konteks Negara Pancasila.

Sebenarnya, pada kesempatan lain, Kuntowijoyo sudah tepat ketika mengatakan negara dan juga partai merupakan gejala objektivikasi. Hal itu berarti bahwa umat Islam terlibat aktif dengan umat-umat non-Muslim dalam membangun Negara Pancasila. Memang gagasan ISP perlu kita kritisi dan sekaligus kembangkan terus agar terdapat koherensi pemikiran yang memungkinkan bagi pembangunan body of knowledge ISP.

Alquran menaruh perhatian terhadap konsep umatan wahidah (kesatuan umat manusia), melalui sifat Rahman-Nya. Sifat Rahman ini memungkinkan siapa saja bisa membangun peradaban modern (a developed country). Sifat Rahman berkaitan dengan interaksi antara manusia, tidak terbatas pada umat Islam.

Sifat Rahman ini memungkinkan manusia merumuskan “hukum-hukum alam” (Sunatullah) yang mengtur kehidupan sosial yang kompleks. Sifat Rahman ditunjukkan oleh Allah yang menjadikan negara-negara Barat menjadi negara modern (developed countries).

Alquran menyatkan Muslim sebagai umat yang terpilih “Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi”seperti yang dinyatakan dalam QS Ali Imran [3]: 110. Untuk meraih derajat “umat terbaik” harus juga melalui Sunatullah (hukum-hukum alam), yang berasal dari teori-teori yang mengatur kehidupan sosial yang kompleks.

Akan tetapi, konsep “umat terbaik” mengharuskan Muslim membaur dalam konsep “kesatuan umat”, seperti dalam konteks Negara Pancasila, sehingga Muslim bekerja sama dengan umat non-Muslim sebagai sarana untuk menuju “umat terbaik”. Saya melihat “umat terbaik” merupakan manifestasi dari sifat Rahim-Nya dan karenanya sifat Rahim.

Kenapa Al-Qur’an dikatakan sebagai kitab suci terakhir? Karena Allah memandang Alquran sudah lebih dari cukup untuk dijadikan pedoman dalam menapaki kehidupan di dunia. Al-Qur’an mengandung ajaran-ajaran yang bersifat universal, sebagai bentuk dari sifat Rahmah (Penyayang) Allah, yang didasarkan pada “hukum alam” (Sunatullah), disamping ajaran-ajaran ke-Esa-an (tauhid), sebagai bentuk dari sifat Rahim (Pengasih), yang merupakan “faktor X”.

Contoh sifat Rahmah yang tercermin dalam “hukum alam” (Sunatullah) adalah bahwa siapa yang rajin belajar akan pandai. Hukum alam itu berlaku untuk siapa saja, baik yang Muslim maupun non-Muslim. Sedangkan sifat Rahim khusus bagi Muslim, yang memaknai belajar sebagai pelaksanaan ajaran agamanya.

Ajaran-ajaran Alquran bisa dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu ajaran-ajaran berkaitan dengan identitas sebagai Muslim dan ajaran-ajaran yang bersifat universal, yang berlaku bagi siapa saja baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Ajaran-ajaran khusus berkaitan dengan identitas formal Muslim harus melalui tahapan pengakuan kepada Rukun Iman dan Rukun Islam. Bukankah untuk menjadi Muslim saudara harus mengucapkan dua kalimat syahadat, yakni syahadat tauhid dan syahadat Rasul.

Ajaran-ajaran yang bersifat universal, sebagai pencerminan sifat Rahman-Nya, berguna untuk mengatur kehidupan sosial yang kompleks, tidak hanya mengatur kehidupan sosial sesama Muslim saja. Untuk mempermudah analisa, ajaran-ajaran universal tidak masuk dalam kategori Rukun Iman (berkaitan dengan konsep tauhid) dan kategori Rukun Islam (berkaitan dengan konsep Syariah), tapi masuk kategori Rukun Sosial (akhlaqul kharimah), yang penerapannya ada dalam kehidupan sosial yang kompleks berdasarkan konsep ummatan wahidah.

Jadi, akhlaq yang baik hanya mungkin terjadi dalam kehidupan sosial yang kompleks, karena akhlaq yang baik tidak hanya ditujukan kepada sesama Muslim saja, tapi kepada manusia seluruhnya. Orang yang telah meraih status “berakhlaq baik” dikatakan Muslim yang sudah mencapai tahapan Ihsan. Memang ada sebagian ulama yang mengidentikan tahapan Ihsan dengan tahapan sufi, yakni seseorang yang sangat dekat dengan Allah.

Akan tetapi, Ihsan diatributkan ke sufi bisa kurang tepat karena bisa jadi seorang sufi merupakan orang yang a-sosial karena dia menekankan pada kesalehan individual. Bukankah status “akhlaqul kharimah” hanya mungkin terjadi dalam konteks kehidupan sosial? Atas dasar itu, K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menilai tahapan Ihsan tidak identik dengan tahapan sufi. Hal itu didasarkan pada pembacaannya terhadap QS Al-Baqarah 177, yang mengkategorikan ajaran-ajaran Islam sebagai  “Rukun Iman, Rukun Islam, dan Ihsan”.

Berikut saya kutip terjemahan Al-Baqarah 177:
“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang meminta-minta dan hamba sahaya, mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

Ayat al-Quran ini menerangkan prinsip-prinsip kebaikan terpenting dari sisi “keyakinan” (tauhid), “amal perbuatan” (Syariah), dan “akhlak”. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda, “Barang siapa mengamalkan ayat ini, maka sempurnalah imannya.” Berdasarkan ayat tersebut Gus Dur mengkategorikan ajaran Islam menjadi 3, yaitu:

  1. Rukun Iman, yang sifatnya personal, karena menyangkut hubungan individual Muslim dengan Allah. Jadi, sifatnya vertikal.
  2. Rukun Islam, yang sifatnya horisontal (individu dalam komunitas Muslim), karena pelaksanaan ajaran-ajaran dalam Rukun Islam menekankan pentingnya peranan komunitas Muslim. Contoh, Rukun Islam pertama, Syahadatain diucapkan di depan kelompok, yang tujuannya menyatakan “identitas Muslim” dan sekaligus menghilangkan “kecurigaan” dalam kehidupan sosial. Rukun Islam kedua, shalat juga diharapkan dilakukan secara jama’ah agar pahalanya berlipat, dll. Jadi, sifatnya horisontal! Akan tetapi, pada kesempatan lain Allah menekankan pentingnya shalat sendiri ketika Shalat Tahajut. Dengan demikian, “konsep shalat jama’ah” tidak bisa dipakai untuk menganulir “konsep shalat sendiri”. Hal itu berarti Allah menghargai baik individu maupun umat, sehingga hak individu, seperti HAM, harus dihargai. Asumsi bentuk “negara Islam” bertentangan dengan bentuk “negara Barat” tidak benar, karena Islam juga menghormati HAM. Jadi, bila ada “negara Islam” yang tidak menghargai HAM, kita patut mempertanyakannya!
  3. Rukun Sosial (Ihsan) memiliki sifat relasi yang diagonal, karena menghubungkan antara yang horisontal dengan yang vertikal. Jadi, pengabdian kita pada Allah harus diwujudkan dalam bentuk pengabdiannya kepada manusia. Contoh, tindakan membantu orang lain (dalam kehidupan sosial) merupakan wujud dari keyakinannya pada Allah. Dengan demikian, tindakan membantu tidak langsung ditujukan kepada Allah, tapi akhirnya mengarah ke Allah.

Rukun Sosial menekankan pentingnya amal (good deed atau common goods) sehingga tidak hanya berlaku untuk umat Islam saja, tapi berlaku dalam konsep ummatan wahidah.  karena hal tersebut yang akan menciptakan stabilitas kehidupan sosial, termasuk stabilitas politik. “Amal” dalam Islam tidak hanya ditujukan kepada Muslim saja.

Dalam kehidupan sosial, bila kita mau membantu seorang nenek yang mau menyeberang jalan, kita tidak perlu tanya latar belakang agamanya. Inilah makna dari Islam sebagai Rahmatan lil’alamin. Jadi, dalam kehidupan sosial kita harus banyak amal, sebagai wujud dari pengabdian kepada Allah.

Untuk bisa beramal kita harus tahu konteks, sehingga kita perlu belajar ilmu modern. Tingkatan Ihsan berbeda dengan tingkatan Iman yang menekankan hubungan langsung individu ke Allah, sedangkan tingkatan Islam menekankan pada peran komunitas, sehingga ada kesan kebebasan individu ditekan dalam Islam.

Rukun Sosial menyangkut relasi antar manusia, suatu obyek yang harus diteliti, jika ingin mengembangkan ISP. Untuk itu kita harus melakukan penelitian terhadap obyek (konteks) dari sudut pandang Islam (teks). Itulah tugas sarjana Muslim, mentransformasikan core of Islam (prinsip tauhid), yang tertulis dalam teks, dengan konteks (kebudayaan), yang meliputi berbagai sistem, seperti sistem politik, sistem sosial, sistem budaya, dll. (Koentjaraningrat, 1988).

Fenomena-fenomena dalam Rukun Sosial inilah yang memungkinkan kita merumuskan serangkai teori-teori. Dengan kata lain, Ilmu Sosial Profetik (ISP) hendaknya mengarahkan obyek kajiannya pada Rukun Sosial bila ingin merumuskan teori. Tugas berat itu bisa dilakukan secara kolektif, melibatkan sarjana dari berbagai disiplin ilmu.

Fenomena (sosial) merupakan lahan garapan ilmu modern yang bertujuan merumuskan “hukum alam” (sunatullah). Islam pun harus mengembangkan ilmu yang berkaitan dengan fenomena ini karena “hukum alam” memiliki sifat universal. Contohnya, “hukum alam” rajin belajar akan pandai berlaku juga untuk Muslim karena “hukum alam” ini mencerminkan sifat Rahman (Maha Pengasih) yang berlaku universal untuk siapa saja.

Seorang Muslim harus memaknai fenomena yang terjadi dalam sektor publik dari sudut pandang core of Islam, yakni tauhid. Dengan kata lain, tauhid harus dielaborasikan dalam konteks sehingga seorang Muslim akan bisa memaknai kehidupan sektor publik dari kaca mata agamanya. Banyak Muslim yang mengalami split identity karena mereka tidak memaknai aktivitasnya di publik, seperti membuag sampah, dari sudut pandang agamanya.

Bagaimana kita memenuhi kriteria negara modern bila kita membuang sampah tidak pada tempatnya. Memang hal itu tidak dilarang langsung dalam Al-Qur’an, tetapi jelas membuang sampah bertentangan dengan maqashid al-syariah (tujuan agama).

Sikap beragama yang benar adalah mengakui “hukum alam” (fenomena, dalam Rukun Sosial) dan sekaligus “faktor X” (neumena, berdasarkan Rukun Iman dan Rukun Islam). Sejalan dengan ini, konsep-konsep social capital harus dimaknai dari sudut pandang tauhid (prinsip monotheisme), sebagai core of Islam. Dengan begitu, Muslim tidak mengalami “kepribadian terbelah” (split identity). Akan tetapi, banyak Muslim yang melihat kehidupan sosial tidak memiliki hubungan dengan menjalankan perintah agama (atau ibadah). 

Contoh, suatu ironi terjadi ketika saya menjalankan ibadah haji. Kebetulan saya tinggal di maktab Mahbas Jin, dimana jamaah haji dari berbagai negara tinggal bersama, sehingga kami harus berebut naik bis untuk pergi ke Ka’bah maupun pulang ke rumah. Kesadaran Muslim dengan budaya antri sangat kurang sehingga seringkali mereka berebutan untuk masuk duluan ke bis. Ada saja kegiatan haji yang religius dinodai dengan saling pukul masuk ke bis. Hal ini menunjukkan Muslim belum memaknai budaya antri sebagai suatu kewajiban agama.

Contoh lain rendahnya social capital adalah budaya membuang sampah sembarangan di pinggir jalan, di sungai, dll. Hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak memaknai membuang sampah pada tempatnya sebagasi suatu kewajiban agama. 

Memaknai fakta-fakta berdasarkan sudut pandang Islam (atau paradigma Islam) merupakan tugas intelektual Muslim agar Islam menjadi agama humanis. Pentingnya pemahaman agama yang humanis bagi terciptanya peradaban maju bisa dilihat dalam geliat Cina yang mulai keluar dari jeratan middle income trap.

Agama-agama Cina bisa dilihat sebagai agama humanis karena mereka cenderung menerjemahkan interaksi sosial berdasarkan prinsip Yin Yang, yang merupakan the core of Chinese civilization. Yin Yang mengajarkan bahwa gelap dan terang, wanita dan laki-laki, jahat dan baik, akan selalu berdampingan dalam kehidupan, sehingga kita harus pandai-pandai menjaga “keseimnangan/harmoni/checks and balances.

Baik Yin maupun Yang diakui eksistensinya dan keduanya akan berdialektik menghasilkan resultant (hukum) yang mengatur kehidupan bersama. Memang resultant tersebut akan terus dikoreksi agar menghasilkan resultant yang fair. 

Interpretasi atau penafsiran terhadap fakta-fakta merupakan lahan garapan dari paradigma, termasuk paradigma ISP. Paradigma ISP pun tidak tunggal karena konteks bagi penerapan ajaran-ajaran Islam pun tidak tunggal. Penerapan ajaran-ajaran politik politik Islam di Indonesia berbeda dengan yang ada di Saudi Arabia karena sistem politik yang dianut kedua negara tersebut berbeda.

Di Indonesia sendiri ada berbagai organisasi sosial-politik keagamaan, yang masing-masing mengembangkan paradigma tersendiri. Dengan demikian, suatu paradigma memiliki kebenaran inter-personal, yaitu kebenaran yang disepakai oleh masing-masing komunitas keagamaan. Saya memaknai nilai-nilai ini masuk dalam ranah spiritualitas, dalam kategorisasi Kuntowijoyo. Ranah spiritualitas merupakan ranah keyakinan, baik keyakinan berdasarkan agama maupun keyakinan berdasarkan sekulerisme seperti paradigma Marxisme, paradigma liberalisme, dll.

Eksistensi berbagai paradigma tidak masalah bila masing-masing saling mengembangkan prinsip toleransi berdasarkan konsep ko-eksistensi. Bukankah kita diajarkan lakum diinukum waliyadin (QS Al-Kafirun 6). Sejalan dengan ini, kita tidak boleh bersifat ideologis dalam kehidupan karena kehidupan sosial menekankan pada konsep harmoni (Wahid, 

ISP bukan bangunan yang monolitis, tanpa dinamika, tidak ada wacana, sebab segalanya sudah selesai dengan semboyan “kembali ke Al-Quran”. Yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah benar dan salah menurut agama (aqidah, syariah, akhlak), bukan benar dan salah menurut ilmu. Untuk melahirkan teori kita harus melihat fenomena (sosial). Fenomena sosial merupakan suatu yang bisa dilihat, diamati, dan diobservasi.

Dengan demikian fenomena merupakan bentik interaksi sosial antar sesama manusia. Mengingat fenomena bisa diobservasi, fenomena bersifat universal. Dengan kata lain, fenomena merupakan perangkat keras berupa fakta-fakta, yang bisa diamati oleh siapa saja dari berbagai latar belakang paradigma.

Toleransi merupakan prinsip utama dalam kehidupan sosial. Prinsip toleransi pun bukan bersifat pasif karena dalam “toleransi” juga mengembangkan “dialog” yang akan mengarah kepada “negosiasi” dalam bentuk hukum (positif). Negosiasi tercapai berkat adanya “give and take” antar berbagai paradigma. Pengikut paradigma yang berbeda-beda hendaknya mengembangkan konsep kebenaran berdasarkan konteks hubungan timbal balik.

Saya sependapat dengan Tocqueville bahwa tidak ada kebenaran mutlak dalam kehidupan dunia ini sehingga mereka ditantang untuk merumuskan kebenaran dalam bentuk “kebaikan bersama” (common good). Memang saya percaya bahwa Tuhan sebagai sumber dari kebenaran absolut, tapi hal itu hanya ada dalam Das Sollen, bukan dalam Das Sain (Dupuy, 2005: 12).

Sebagaimana dikatakan oleh Mahfud MD, hukum tidak berkaitan dengan benar dan salah, tapi merupakan resultant (keputusan bersama), yang akan menjadi aturan dalam kehidupan sosial. Memang mungkin bagi kita untuk menilai bahwa resultant (seperti Revisi RUU KPK) bermasalah secara logika. Pertimbangan logika hendaknya dikedepankan agar resultant mencerminkan hati nurani rakyat.

Dengan demikian hukum, sebagai resultuant, bisa mengingkari logika (atau hati nurani rakyat), tapi hukum itulah yang berlaku dalam kehidupan bersama. Resultant yang menyalahi prinsip logis bisa jadi mencerminkan kepentingan elit. Seringkali resultant tidak logis, mengingkari hati nuraninya, karena manusia memiliki kecenderungan juga mengikuti nafsu setan. Inilah fenomena (sosial) yang harus diteliti.

Penelitin terhadap fenomena sangat berguna untuk mengembangkan teori yang dapat mengontrol kecenderungan setan tersebut secara mekanik. Sejarah dunia mencatat dinamika manusia dalam mengemban amanah kepemimpinan di dunia (khalifah fil ardhi), dimanatidak jarang hukum di dunia mengikuti jargon “survival of the fittest” (yang kuat yang menang).

Penulis: Prof. Saefur Rochmat, S.Pd., MIR, Ph.D