Desember 1994. Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, tak hanya menjadi lokasi Muktamar ke-29 Nahdlatul Ulama (NU). Ia berubah menjadi panggung sejarah: ketika kekuasaan mencoba mencengkeram organisasi ulama tertua di Indonesia—dan gagal. Ketika rakyat kecil bersatu mempertahankan harga diri ormasnya—dan menang.
KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang dua periode memimpin PBNU dengan penuh gebrakan, kembali mencalonkan diri. Tapi langkahnya menghadapi aral melintang. Pemerintah Orde Baru, yang gerah dengan sikap kritis Gus Dur terhadap kekuasaan melalui Forum Demokrasi (Fordem) dan pernyataan-pernyataannya yang lantang, ingin menghentikan langkah itu.
Melalui berbagai kanal, tekanan politik dijalankan. Figur alternatif didorong: Abu Hasan, seorang tokoh NU yang dianggap “lebih bisa diajak bekerja sama” oleh penguasa. Nama-nama besar seperti Jenderal Feisal Tanjung, Jenderal R. Hartono, bahkan Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut, dikaitkan dengan upaya penjegalan. Informasi demi informasi mengalir: dari intimidasi kepada peserta muktamar, pengerahan aparat secara masif, hingga “pembinaan khusus” kepada pengurus wilayah tertentu.
Muktamar yang semestinya religius, menjadi mencekam. Aparat keamanan berkeliaran, intel bergentayangan, dan suasana pondok pesantren berubah seperti arena pertahanan sipil. Tapi yang tak mereka duga: Gus Dur punya modal yang tak bisa dibeli—cinta dan kepercayaan dari warga NU di akar rumput.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
