Ilmu Sosial Profetik dan Social Capital sebagai Pondasi Bagi Peradaban Islam Modern

Bagian 2/4

Prof. Saefur Rochmat, S.Pd., MIR, Ph.D
Prof. Saefur Rochmat, S.Pd., MIR, Ph.D

Pergunu DIY –Kasihan- Ilmu Sosial Prefotis. Perdebatan tentang ilmu sosial profetik (ISP) mengacu terutama pada pemikiran Kuntowijoyo. Kuntowijoyo telah menyebut istilah itu dalam buku klasiknya, Paradigma Islam (1991), Identitas Politik Umat Islam (1997), dan Islam sebagai Ilmu (2006). Dalam karya terakhir ini, Kuntowijoyo menerangkan lebih panjang lebar apa yang dimaksudkannya sebagai ISP.

Mengaku mendapatkan inspirasi dari Muhammad Iqbal dan Roger Geraudy, Kuntowijoyo berpandangan ISP memiliki cita-cita profetik seperti yang tertera dalam QS Ali Imran 110, yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi (Kuntowijoyo, 2007: 99). Ayat itu juga menandaskan bahwa “Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mecegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.” Lalu kenapa sekarang tidak ada satu negara Muslim pun yang menjadi sebuah negara maju (a developed country)?

Kuntowijoyo (2007) menilai Muslim belum bisa meraih developed countries karena mereka kurang melihat Islam sebagai ilmu. Untuk itu, dia mengajak Muslim untuk mengembangkan sebuah paradigma baru, yaitu dengan mengubah komitmennya dari komitmen tradisi normatif (dakwah), dan juga komitmen tradisi ideologis (politik), kepada komitmen tradisi ilmiah (ilmu).

Paradigma baru itu harus mempunyai komitmen baru, yaitu pada umat (masyarakat, komunitas, rakyat, kaum, bangsa) (Kuntowijoyo, ISP). Pernyataan Kuntowijoyo agar Islam memiliki komitemen pada umat patut digarisbawahi. Dalam hal ini, umat mencerminkan kehidupan sosial, yang merupakan interaksi antar manusia dalam berbagai tingkatan. Seharusnya obyek penelitian ISP sudah jelas, yaitu umat. Akan tetapi, kenapa ilmu sosial alternatif belum memiliki body of knowledge yang jelas sejak ide pertamanya muncul tahun 1980-an awal.

Sepertinya mereka terjebak pada pengertian umat yang khususon untuk umat Islam, bukan umat dalam pengertian “konsep kesatuan umat” (ummatan wahidah). Mereka juga terjebakpada sikap anti-positivis, seperti yang dinyatakan oleh Purwo Santoso (2015.: 5) berikut: “transformasi  ilmu-ilmu sosial sejatinya  adalah  pengembangan  tradisi keilmuan  dalam  kaidah  yang wataknya anti-positivistik.”

Perlu diketahui bahwa kritik terhadap perkembangan ilmu-ilmu sosial yang positivistik itu sudah dimulai sejak tahun 1960-an, jauh sebelum wacana kebangkitan Islam digaungkan. Kritik itu bukan berasal dari ilmuwan sosial di dunia ketiga, tapi para aktivis Kiri Baru yang dipengaruhi oleh gagasan para pemikir teori kritis Mazhab Frankfurt. Mereka kekecewaan terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dominatif-imprealistik terhadap negara-negara berkembang. Mereka melihat adanya masalah epistemologis yang serius di baliknya, yaitu relasi antara pengetahuan dan kekuasaan.

Mengingat pengaruh Marxisme dalam gerakan Kiri Baru ini sangat kuat, mereka cenderung memfokuskan kritiknya pada sistem kapitalisme. Dalam hal ini saya sependapat dengan Muzakir (2016: 2) bahwa “[b]agaimanapun, dengan klaim-klaim universalnya, Marxisme tetap bagian dari proyek besar positivisme.”

Sikap anti-positivis bertentangan dengan hukum alam kehidupan sosial yang kompleks, yang cenderung mengarah pada hukum rimba yang berprinsip pada the survival of the fittest, sedangkan agama-agama hanya mampu mengurangi dampak kejamnya hukum rimba tersebut. Bukankah tata dunia sekarang di PBB ini diatur oleh 5 negara yang memiliki hak veto? Hal ini sejalan dengan paham eksistensialisme yang dirumuskan oleh Nietzsche bahwa kebenaran tidak lain dan tidak bukan ditentukan oleh power (kekuasaan) (Radiehs, 2015: 4).

Hukum alam (sunatullah) adalah dasar dari kehidupan sosial, sedangkan agama-agama memiliki peran penting untuk mengurangi dampak hukum alam itu, tapi tetap saja agama-agama bukanlah dasar kehidupan sosial. Bisa disejajarkan sunatullah (hukum alam) merupakan cerminan dari sifat Rahman-Nya, sedangkan nilai-nilai (agama-agama) merupakan cerminan sifat Rahim-Nya.

Pertanyaan lanjutannya, apakah agama-agama sudah benar-benar bisa mencerminkan sifat Rahim? Bukankah sejak runtuhnya Tembok Berlin tahun 1989, simbol runtuhnya komunisme, kita menyaksikan perang antara pendukung religious nationalism versus secular nationalism? Sekarang ini kita juga masih menyaksikan konflik religious nationalism versus secular nationalism di negara-negara Muslim.

Tanpa ada pemikiran besar yang mampu mengakomodasi unsur-unsur baik  religious nationalism maupun secular nationalism, (Juergensmeyer, 1993) kita tidak akan bisa menyaksikan kebangkitan Islam. Sikap kritis terhadap positivis merupakan suatu keharusan, tapi sikap anti-positivis tidaklah tepat. Sikap kritis terhadap ilmu positivis bisa dilakukan dengan merumuskan wacana alternatif (counter discourse) (Santoso, 2015: 11).

Bagaimana pun ilmu sosial alternatif harus dilandaskan pada fenomena sebagai rangkaian fakta-fakta keras kehidupan sosial. Sejalan dengan itu, ilmu sosial alternatif hanya menawarkan paradigma baru yang berguna untuk memberikan tafsiran baru terhadap serangkaian fakta-fakta pada tataran fenomena. Dengan demikian, paradigma ilmu sosial alternatif, seperti halnya ISP, merupakan manifestasi dari neumena dalam kategori Emmanuel Kant.

Adalah sangat mungkin satu ontologi (ilmu) memiliki berbagai macam paradigma karena masing-masing memiliki kebenaran inter-personalnya masing-masing selaras dengan konteksnya. Bahkan sangat mungkin dalam suatu paradigma, seperti ISP, muncul beberapa sub-paradigma karena konteks bagi penerapan Islam berbeda-beda.

Memang fenomena sosial bukanlah realitas tunggal karena masing-masing paradigma memiliki realitas yang berbeda. Paradigma cenderung merupakan kebenaran inter-personal dalam suatu kelompok. Hendaknya ISP juga merupakan suatu kerangka besar untuk mewadahi berbagai macam paradigma yang lahir dari kalangan umat Islam.

Bukankah ada berbagai komunitas Muslim, yang masing-masing memiliki paradigma yang berbeda-beda, walaupun tidak harus bertentangan, ya karena perbedaan konteks bagi penerapan ajaran-ajaran Islam. Komunitas NU memiliki paradigma tersendiri. Begitu juga Muhammadiyah memiliki paradigma tersendiri yang terbentuk berdasarkan konteks yang menjadi acuannya. Dengan demikian, umat Muhammadiyah memiliki kebenaran inter-personal yang disharing sesama anggotanya.

Secara akademis saya tidak sependapat dengan penggunaan istilah ilmu sosial transformatif bila yang dimaksudkan agar ilmuwan menaruh perhatian terhadap konteks Indonesia, karena ilmu modern juga berkepentingan dengan aspek aksiologis yang sifatnya transformatif (Purwo Santoso, 2015: 13). Bukti bahwa ilmu modern berkomitmen dengan transformasi adalah keberhasilan peradaban Barat menorehkan nama developed countries.

Saya setuju dengan istilah ilmu sosial transformatif dalam pengertian bahwa ilmuwan Indonesia perlu melakukan transformasi diri agar bisa berperan sebagai ilmuwan yang sebenarnya sebagaimana ilmuwan Barat, disamping komitmennya untuk menyuntikan nilai-nilai hasil olah hati.

Discursive design yang diusulkan oleh Purwo Santoso juga merupakan produk dari peradaban Barat. Sikap anti-positivis Purwo Santoso bertentangan dengan contoh yang diberikannya berdasarkan pengalaman negara-negara Skandinavia, yang juga negara-negara berperadaban Barat, yang juga menanamkan sudah nilai-nilai (Santoso, 2015: 12).

Kita juga perlu mencari kejelasan ISP itu dimaksudkan sebagai ilmu atau sebagai sebuah paradigma? Bila dilihat dari namanya Ilmu Sosial Profetik, ISP merupakan suatu ilmu karena ide Kuntowijoyo tentang ISP memilik maksud yang sama dengan Ilmu Sosial Transformatif.

Kuntowijoyo menggunakan kata “ilmu sosial” untuk menggantikan kata “teologi” dalam istilah teologi transformatif yang diperkenalkan oleh Moeslim Abdurrahman. Hal itu dilakukan Kuntowijoyo untuk menghindari kritik dari mereka yang memiliki latar belakang tradisi ilmu ke-Islam-an konvensional.

Kata ilmu juga lebih tepat karena membuka kemungkinan adanya perumusan ulang, revisi, dan rekonstruksi secara terus-menerus baik melalui refleksi empiris maupun normatif (Kuntowijoyo, 2007: 83-85). Akan tetapi, kata profetik yang disematkan pada ilmu sosial menjadikan ISP semacam praradigma, bukan sebagai ilmu. Ingat, nilai-nilai merupakan karakteristik dari paradigma sebagai gejala neumena. Sifat tidak jelas ISP sebagai ilmu atau paradigma menjadikan ISP belum memiliki obyek ontologis yang jelas. Alhasil, sampai sekarang body of knowledge ISP masih belum jelas.   

Saya melihat ISP merupakan ilmu yang berusaha mengahadirkan Tuhan (Ahimsha-Putera, 2016: 6) sebagai Faktor X, sebagai pelengkap Hukum Alam (Sunatullah), dalam kehidupan sosial. Sekali lagi, agama-gama sebagai pelengkap berarti bukan dasar, walaupun agama berkaitan dengan hal yang mendasar, yakni keyakinan.

Akan tetapi, keyakinan itu sifatnya kedalam, yakni bagi yang meyakininya, karena keyakinan tidak bisa dipaksakan kepada yang tidak meyakininya. Dengan demikian, yang menjadi dasar dari ilmu adalah gejala fenomena, bukan gejala neumena.

ISP tidak hanya menjadi monopoli Muslim saja, sebagaimana dikatakan oleh Kuntowijoyo (2007: 64). Objektivikasi, sebagai salah satu cara pengilmuan agama, bisa dilakukan juga oleh non-Muslim. Objektivikasi Islam dimaksudkan untuk menghindarkan masyarakat dari dominasi Islam, karena Islam, sebagai agama mayoritas rakyat Indonesia, harus menempuh prosedur objektivikasi bila ingin menjadi hukum positif.

Objektivikasi adalah perbuatan rasional-nilai (wertrational) yang diwujudkan ke dalam perbuatan rasional, sehingga orang luar pun dapat menikmati tanpa harus menyetujui nilai-nilai asal (Kuntowijoyo, 2007: 62-63). Contohnya, kesetiakawanan nasional adalah objektivikasi dari ajaran tentang ukhuwwah. Kuntowijoyo juga memberikan banyak contoh dari bentuk objektivikasi Islam seperti negara sebagai gejala objektif; partai sebagai gejala objektif; dan Pancasila sebagai gejala objektif (Kuntowijoyo, 2007: 65-71).

Dengan memaknai ISP sebagai suatu ilmu yang menghadirkan Tuhan, ISP merupakan proyek bersama umat dari berbagai agama. Untuk itu mereka harus memiliki common ground. Common ground tidak mungkin berasal dari identitas agama, tapi dari nilai-nilai universal agama. Dengan demikian, peranan publik agama hanya akan efektif melalui nilai-nilai universalnya.

Dalam konteks negara bangsa, tokoh agama bisa berperan sebagai salah satu unsur civil society yang akan melakukan checks and balances pada pemerintah demi terciptanya masyarakat yang demokratis (Ladenburg, 2007). Saya sependapat dengan Harta Wicaksono (2016: 229) yang mengamini penilaian Heddy Shri Ahimsa-Putra bahwa gagasan ISP memiliki dua keterbatasan, baik paradigma maupun konsep-konsep yang bisa diterapkan dalam ilmu sosial.

Bertolak dari dua keterbatasan itu Ahimsa-Putra lalu menawarkan sembilan (9) poin (asumsi dasar, nilai-nilai, masalah yang diteliti, model, konsep-konsep, metode penelitian, metode analisis, hasil analisis/teori, dan representasi/etnografi) yang inheren dalam pengertiannya mengenai paradigma (yang lahir dari sekaligus kritik terhadap pengertian paradigma Thomas Kuhn) agar ditambahkan dalam perdebatan mengenai ISP. Dengan penambahan itu, Ahimsa-Putra berharap “paradigma profetik” menjadi “mungkin” dan “perlu” (Muzakir, 2016: 1).

Kuntowijoyo dan Metoda Pengilmuan Islam

Kuntowijoyo (2007: 49) mengatakan ada dua metodologi yang dipakai dalam proses pengilmuan Islam, yaitu integralisasi dan onjektivikasi. Integrasi merupakan pengintegrasian kekayaan keilmuan manusia dengan wahyu, sedangkan objektivikasi mengarahkan pengilmuan Islam sebagai rahmat untuk semua orang (rahmatan lil’alamin).

Saya melihat metodologi integrasi identik dengan Islamisasi ilmu karena arahnya dari konteks ke teks. Islamisasi ilmu inilah yang ditentang Kuntowijoyo ketika dia memperkenalkan gagasan ISP.

1. Integralisasi

Integralisasi dimaksudkan Kuntowijoyo (2007: 49-50) sebagai suatu revolusi ilmu pengetahuan karena berusaha menggantikan ilmu-ilmu sekuler, yang dipandangnya sebagai normal science. Selanjutnya dia mengatakan bahwa “ilmu-ilmu sekular adalah produk bersama seluruh manusia, sedangkan ilmu-ilmu integralisitik (nantinya) adalah produk bersama seluruh manusia beriman”.

Saya menilai revolusi ilmu pengetahuan yang dicanangkan Kuntowijoyo belum didukung oleh body of knowledge (batang tubuh pengetahuan) hasil riset dalam bentuk teori-teori. Bukankah ISP sudah dicetuskan sejak 1991? Jadi, 28 tahun berlalu, tapi kita belum tahu batang tubuh ISP itu seperti apa. Dengan kata lain, sudah 28 tahun berlalu, tapi ilmu-ilmu sekuler masih tetap eksis. Jadi, krisis yang terjadi pada ilmu-ilmu sekuler masih bisa dilokalisir, walaupun krisis tersebut memiliki implikasi global.

Krisis ilmu-ilmu sekuler lebih dirasakan di dunia ketiga, daripada di negara-negara berperadaban Barat. Ilmu-ilmu sekuler di negara-negara berperadaban Barat telah menghantarkannya menjadi negara-negara maju (developed countries). Akan tetapi, kemajuan peradaban Barat telah merugikan negara-negara dunia ketiga (developing countries) karena ilmu-ilmu sekuler tersebut tidak peka terhadap kemanusiaan global.

Akibatnya, perkembangan teknologi canggih tidak serta-merta bisa mengatasi kemiskinan global, tidak bisa mewujudkan keadilan global, tidak bisa mewujudkan perdamaian dunia, dll.. Hal itu terjadi karena ilmu-ilmu sekuler yang didasarkan pada akal cenderung mementingkan kepentingan nasionalnya masing-masing. Akal bila tidak dibimbing oleh hati akan mendorong manusia berbuat tricky (licik).

Akal cenderung jatuh kepada ngakal-ngakali. Untuk itu peradaban Barat perlu disuntik dengan nilai-nilai universal hasil olah hati. Jadi, krisis ilmu-ilmu sekuler tidak sampai mengarah kepada krisis paradigma. Kita pun bisa menjadi a developed country bila kita menerapkan ilmu-ilmu sekuler secara benar, tapi dengan resiko yang sama seperti yang dialami oleh peradaban Barat itu. Kita tidak mau jatuh ke dalam lubang yang sama.

Kita ingin bisa mengikuti jejak Jepang yang bisa memodernisasi negaranya dalam waktu relatif singkat. Hal itu akan terjadi bila kita bisa mensinergikan peradaban asli Indonesia dengan peradaban modern, dimana Islam, sebagai agama mayoritas rakyat, merupakan salah satu faktor penentunya. Dengan kata lain, sinergi antara peradaban Islam dengan peradaban Barat menjadi faktor dominan bagi keberhasilan modernisasi.

Sinergi Islam dengan peradaban Barat bukan suatu yang mustahil karena keduanya memiliki akar budaya yang sama pada peradaban Yunani (Hellenic civilization): Peradaban Yunani klasik memiliki pengaruh nyata pada peradaban Islam dan kemudian Barat belajar peradaban Yunani klasik melalui peradaban Islam (Kuntowijoyo, 2007: 90).

Jadi, keduanya mewarisi budaya nenek moyang yang sama, tapi kenapa mereka saling berkelahi? Keduanya juga mewarisi agama dari Tradisi Nabi Ibrahim (Abrahamic Civilization). Islam diharapkan bisa menyempurnakan peradaban Barat dengan memberikan suntikan nilai-nilai universal, tapi bukan berarti bisa menghilangkan ilmu-ilmu sekuler karena yang sekuler merupakan sarana bagi yang religius (sacred) (Muzaffar, 28-30).

Contohnya, uang, sesuatu yang sekuler atau duniawi, merupakan sarana bagi yang religius seperti infaq, shadaqah, dan zakat. Dengan demikian, ilmu-ilmu sosial sekuler merupakan modal dasar dalam kehidupan sosial. Kenapa dikatakan modal dasar? Kehidupan sosial merupakan suatu yang kompleks karena melibatkan orang dari berbagai latar belakang agama dan tingkat kompleksitasnya semakin besar dalam ranah negara, dalam ranah ASEAN, dan dalam ranah PBB.

Dalam kehidupan yang kompleks tersebut, tata kehidupan (world order) lebih ditentukan oleh power (Rediehs, 2015: 4), seperti halnya PBB didikte oleh negara-negara yang memiliki hak veto. Hal tersebut memang tidak adil, tapi hal tersebut merupakan fenomena yang nyata, sehingga merupakan obyek (ontologi) dari ilmu. Bila Muslim ingin menemukan teori-teori, mereka juga harus berpijak pada obyek kehidupan sosial.

Jadi, umat yang dimaksudkan oleh Kuntowijoyo hendaknya juga umat manusia pada umumnya, bukan hanya umat Islam saja. Mengingat kehidupan sosial yang kompleks itu, orang dari berbagai latar belakang agama kemudian berusaha mencari kompromi-kompromi dengan merumuskan kesepakatan-kesepakatan atau hukum-hukum untuk mengatur kehidupan bersama tersebut. Dalam kehidupan sosial berlaku social contract (kontrak sosial) (Laskar, 2013: 1-7).

Kontrak sosial tidak selalu adil karena yang kuat cenderung akan mendikte. Contohnya, Eropa baru saja memboikot harga minyak sawit sehingga harganya menjadi rendah. Kita tidak dibenarkan mengalah begitu saja pada tekanan Eropa karena agama mengajarkan kita untuk menegakkan keadilan. Untuk itu kita harus melengkapi diri dengan ilmu-ilmu duniawi agar kita bisa melawan tekan Eropa tersebut.

Alhamdulillah kita bisa menciptakan B20, sehingga harga minyak sawit bangkit naik lagi. Bahkan kita akan terus mengembangkan bahan bakar menjadi B30, B40, dst.. Jadi, ilmu-ilmu duniawi tetap diperlukan bila kita ingin menegakkan keadilan.

Memang kita tidak bisa mengandalkan sepenuhnya kepada ilmu-ilmu sekuler yang bersumber dari akal karena salah satu karakter akal adalah tidak mau rugi. Hal inilah yang menjadi penyebab perkembangan teknologi canggih tidak bisa mengatasi kemiskinan global, dll.. Untuk itu suntikan nilai-nilai universal hasil olah hati terhadap ilmu-ilmu sosial sekuler menjadi penting agar lahir manusia-manusia yang memiliki perasaan kemanusiaan.

Dengan demikian mengatasi kemiskinan atau mencegah perang bisa dilakukan dengan gerakan pemikiran terhadap mereka yang memegang teguh paradigma-paradigma sekuler. Jadi, kita tidak perlu melakukan sendiri, dengan menciptakan blok orang-orang beriman, untuk mengembangkan metodologi integratif (Kuntowijoyo, 2007: 50).

Yang perlu kita lakukan adalah melakukan counter discourse (adu wacana), yang diikuti dengan berbagai kebijakan dan program untuk melakukan sosialisasi terhadap wacana yang kita usung.

Apa yang dilakukan oleh kelompok teroris tidak masuk akal karena melawan Barat dengan kekerasan (senjata). Bukankah mereka kalah dalam hal persenjataan? Apalagi bila mereka hanya pemakai dari produk senjata Barat! Bukankah mengalahkan tidak berarti harus menghancurkan? Kita bisa mengubah peradaban Barat menjadi lebih manusia dengan cara melakukan gerakan pemikiran (Kuntowijoyo, 2007: 82).

Suntikan nilai-nilai olah hati yang bersumber dari agama terhadap pemikiran ilmu sosial sekuler juga diamini oleh Heddy Shri Ahimsa-Putera (2016: 6) untuk mengembalikan spiritualitas. Hal tersebut sangat penting untuk menghadirkan realitas lain, sebagai alternatif terhadap realitas yang bertumpu pada power.

Realitas tidak hanya fenomena yang bisa dilihat karena dibalik fenomena yang bisa dilihat terdapat realita lain, yang dinamakan neumena dalam kategori Emmanuel Kant. Kehadiran realitas lain sangat membantu untuk mengatasi krisis peradaban yang mendasarkan pada akal. Bila masing-masing berpegang pada ilmu akal yang tidak mau rugi, mereka bisa terlibat dalam peperangan.

Contoh, percerian sangat mudah terjadi bila suami dan isteri mau menang sendiri karena masing-masing merasa benar. Perceraian hanya bisa dihindari bila salah satu pihak bisa menahan diri. Pemahaman terhadap realitas lain, yakni mengaharap pahala dari Allah, merupakan solusi yang tepat. Pihak yang mengalah dalam gejala fenomena tidak merasa rugi karena akan mendapat pahala dari Allah di hari akhir.

Patokan yang dipakai dalam kehidupan sosial yang kompleks adalah gejala fenomena, karena kehidupan sosial diatur dengan kesepakatan-kesepakatan dan juga hukum positif. Akan tetapi, fenomena tidak identik dengan realitas karena pemaknaan terhadap fenomena bisa berbeda-beda tergantung dari paradigma yang diyakininya. Fenomena yang sama diberi makna berbeda karena masing-masing paradigma memiliki aspek immaterial (sistem religi dan sistem pengetahuan) yang berbeda.

Hal ini sejalan dengan konsep thick culture yang diperkenalan oleh Geertz (1973: 3-10) dan thick and thin culture oleh Waltzer (1994: 1-20). Yang dimaksud dengan thick culture adalah kebudayaan yang lebih dekat dengan individu dan dalam hal ini agama bisa dikatakan sebagai representasi dari thick culture. Di sisi lain, thin culture merupakan kebudayaan yang diperkenalkan kepada individu belakangan, seperti kebudayaan nasional (Pancasila).

Dengan begitu, individu bisa memiliki multi-identitas: dia bisa menjadi seorang yang religius dan sekaligus Pancasilais. Dengan demikian, ISP harus mendasarkan diri juga gejala fenomena bila ingin menghasilkan teori-teori, tentu paradigma ISP merupakan suatu kerangka pemikiran yang berguna dalam kegiatan analisa.

Metodologi integrasi Kuntowijoyo (2001: 9-29) terkait metode strukturalisme transendental memiliki keterbatasan karena konsep integrasinya menekankan pada aspek transendentalisme, yakni transformasi spiritual dalam rangka mendekatnya manusia pada Allah (Yang Maha Abadi) (Kuntowijoyo, 2007: 81). Dalam hal ini saya melihat Kuntowijoyo terjebak dalam istilahnya subyektivikasi kondisi obyektif (1997: 66-67).

Kriteria transformasi spiritual sulit diukur secara obyektif, apalagi dalam kehidupan sosial yang kompleks tidak semua orang percaya kepada yang spiritual tersebut. Mengingat spiritual merupakan suatu keyakinan maka sifatnya pribadi karena sifatnya kedalam bagi yang meyakininya. Dengan demikian, aspek spiritual bukan merupakan gejala fenomena yang bisa diteliti untuk melahirkan suatu teor-teori sosial.

Lagi-lagi meminjam kategori Emmanuel Kant, transendentalisme mencerminkan neumena, yang maknanya tidak tunggal tergantung dari paradigma yang diyakininya. Justru saya menilai strukturalisme yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial yang kompleks karena berkaitan dengan gejala fenomena yang bisa menghasilkan produk kesepakatan-kesepakatan atau hukum-hukum.  

Mentransendensikan makna tekstual Alquran maupun penafsiran kontekstual beserta bias-bias historisnya memiliki resiko meninggalkan konteks Alqur’an ketika diturunkan atau meninggalkan penafsiran kontekstual dan historis dari ulama-ulama madzab. Hal itu dilakukan Kuntowijoyo untuk membangun independensi penafsir terhadap hasil-hasil penafsiran klasik Alqur’an agar menjadi penafsir mandiri berdasarkan konteks dan kebutuhan dimana penafsir hidup (Fahmi, 2005: 230-233).

Yang dimaksudkan dengan transendensi adalah mengembalikan makna teks kepada makna transendentalnya, yang dipahaminya sebagai makna universal. Lalu apa yang harus dilakukan bila sudah tahu makna transendental ayat atau penafsiran tersebut?

Pemikiran ISP Kuntowijoyo masih belum bisa diterapkan secara maksimal karena cenderung dimaknai lebih ke pembacaan teks (baik terhadap Alquran dan Hadits maupun terhadap Fiqh klasik) untuk mendapatkan nilai-nilai universal. Ini yang dinamakan oleh Kuntowijoyo sebagai “pengilmuan Islam”. Dalam hal ini saya sependapat dengan Muzakir (2016: 1) bahwa pemikiran Kuntowijoyo merupakan bentuk universalisasi Islam, sehingga bukan merupakan bentuk pribumisasi Islam atau kontekstualisasi Islam.

Dengan demikian, Kuntowijoyo masih belum mengelaborasi secara jelas konteks, yang justru menjadi obyek (ontologis) ilmu. Saya sependapat dengan Fahmi (2005: 233-234) yang menilai Kuntowijoyo terjebak kepada keyakinan teologis yang memposisikan wahyu sebagai ‘ayat-ayat Tuhan’ yang merupakan sumber pengetahuan a priori.

Fahmi sependapat dengan Hasan Hanafi yang menggunakan gagasan hermeneutika sebagai alat untuk menjadikan Islam sebagai ilmu. Sejalan dengan itu perhatian  terhadap teks hendaknya pada dimensi horisontal wahyu yang sifatnya historis, dan bukan pada dimensi vertikal-metafisis. Inilah yang dinamakan dengan tahap kritik sejarah dalam hermeneutika. Tahap hermeneutika selanjutnya adalah tahap eiditis dan tahap praksis.

Tahap eiditis merupakan analisis fenomena teks sehingga obyeknya adalah teks dan maknanya sebagaimana yang ditangkap oleh kesadaran. Kritik eidetik menurut Hanafi berada pada tiga level tahap analisis. Pertama, analisis bahasa; kedua, analisis konteks sejarah; dan ketiga, generalisasi (Fahmi, 2005: 235-237). Tahap analisis sejarah merupakan suatu usaha untuk memahami latar belakang sejarah yang melahirkan teks.

Dalam tahap ini ada dua situasi, yaitu “situasi saat” atau “situasi contoh” dan “situasi sejarah”. Situasi saat adalah kasus dimana teks diturunkan yang menjadi substratum bagi wahyu. Dalam wahyu yang ditulis in verbatim, situasi tersebut adalah situasi saatnya. Sedangkan situasi sejarah terjadi ketika teks tidak di tulis in verbatim atau yang ditulis bukan berupa wahyu, tapi inspirasi mengenai wahyu tertentu dalam sejarah yang ditulis oleh para penulis wahyu pada masa berikutnya.

Tahap generalisasi adalah mengangkat makna dari situasi saat dan situasi sejarahnya agar dapat menimbulkan situasi-situasi lain. Dengan demikian, kita memperoleh makna baru dari kegiatan penafsiran yang berguna untuk mensikapi beragam kasus spesifik dalam kehidupan umat.

2. Objektivikasi Islam

Cara kedua dalam pengilmuan Islam adalah dengan cara objektivikasi Islam (Kuntowijoyo, 2007: 49). Objektivikasi Islam merupakan usaha Kuntowijoyo menjadikan Islam sebagai rahmatan lil’alamin, seperti disiratkan dalam QS Al-Anbiya [21]: 107. Artinya, Islam diturunkan sebagai rahmat kepada siapa saja tanpa memandang agama, warna kulit, ras, dsb.. Implikasinya, Muslim diperintahkan untuk berbuat adil tanpa pandang bulu (QS Al-Maidah [5]: 8).

Objektivikasi merupakan konkretisasi dari keyakinan internal yang dirasakan oleh orang non-Islam sebagai sesuatu yang natural (sewajarnya), tidak sebagai perbuatan keagamaan, sekalipun dari sisi yang menjalankan tetap merupakan perbuatan keagamaan (sebagai amal) (Kuntowijoyo, 1997: 62). Dengan demikian, objektivikasi adalah penerjemahan nilai-nilai internal ke dalam kategori-kategori objektif.

Objektivikasi Islam tetap menganggap Alquran merupakan sumber hukum, tetapi perwujudan Alquran sebagai hukum positif harus melalui prosedur persetujuan bersama warga negara (Kuntowijoyo, 2007: 63-64). Dalam pembentukan hukum positif, pemerintah perlu mempertemukan objektivikasi dari banyak hukum agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha) dan hukum-hukum lain yang ada.

Bila hukum positif dipaksakan maka menjadi tidak objektif. Dalam kehidupan sehari-hari, objektifikasi berlaku. Objektifikasi berlaku ketika kita membeli sesuatu, dimana konsumen akan membeli yang harganya murah dan kualitas terbaik. Demikian juga ketika orang sedang bekerja di tempat-tempat umum, sopir, teller, pelayan toko, dll tidak pernah menanyakan agama orang yang datang.

Di lingkungan kerja, di sekolah, di masyarakat, kita tidak perlu memperhitungkan siapa yang diajak bicara, apakah sesama Muslim atau non-Muslim. Contoh-contoh di atas merupakan perilaku obyektif secara pasif karena kita menerima kenyataan objektif yang disodorkan kepada umat (Kuntowijoyo, 1997: 65-66).

Objektivikasi juga dapat dilakukan oleh non-Muslim, asal perbuatan itu dirasakan oleh Muslim sebagai sesuatu yang objektif, sementara non-Muslim dipersilahkan menganggapnya sebagai perbuatan keagamaan.

Objektivikasi merupakan perbuatan rasional-nilai (wertrational) yang diwujudkan ke dalam perbuatan rasional, sehingga orang luar pun dapat menikmati tanpa harus menyetujui nilai-nilai asal. Contohnya, program IDT merupakan objektivikasi dari larangan mendustakan agama. Kesetiakawanan nasional merupakan objektivikasi dari ajaran ukhuwah (Kuntowijoyo, 1997: 68-69).

Penulis : Prof. Saefur Rochmat, S.Pd., MIR, Ph.D