Pesantren selama bertahun-tahun berdiri sebagai benteng moral dan keagamaan di Indonesia. Dalam tatanan tradisional sosiologis, eksistensi pesantren tidak dapat dipisahkan dari pola kepemimpinan karismatik (charismatic authority) sosok Kiai atau Pengasuh. Kiai tidak sekadar figur pendidik, melainkan sentrum spiritual, pengambil keputusan tunggal, sekaligus pelindung moral seluruh santri. Konsep ketaatan santri (sami’na wa ata’na) dibentuk atas dasar ketulusan mengharap berkah ilmu.
Namun, di tengah akselerasi modernisasi dan kompleksitas dinamika sosial masa kini, pola pengasuhan berbasis karisma personal semata menghadapi tantangan struktural yang nyata. Maraknya berbagai insiden perundungan, kekerasan fisik, hingga kekerasan seksual di beberapa lembaga pendidikan berbasis agama dalam beberapa tahun terakhir menjadi sinyal kuat: sistem pengasuhan internal pesantren membutuhkan instrumen perlindungan berbasis sistemik yang melengkapi keteladanan figur spiritual.
Transformasi dari pengasuhan personal-karismatik menuju Institutional Safeguarding (kebijakan sistem perlindungan anak berbasis kelembagaan) kini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan mendesak bagi keberlanjutan tradisi pesantren itu sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Batas-Batas Kepemimpinan Karismatik
Max Weber merumuskan bahwa otoritas karismatik bersumber dari kesetiaan pengikut terhadap kesucian, keberanian, atau karakter personal seorang pemimpin. Dalam tradisi pesantren, kepemimpinan ini berbuah pada loyalitas dan kepatuhan yang tinggi. Sistem pengasuhan berjalan berbasis kebiasaan (urf), kekeluargaan, dan rasa hormat yang mendalam.
Kendati demikian, kelemahan mendasar dari model kepemimpinan yang berpusat penuh pada satu figur adalah minimnya mekanisme pengawasan berimbang (checks and balances). Ketika ruang pengasuhan dan pengawasan santri diserahkan penuh secara informal tanpa batasan operasional yang terstandarisasi, pengawasan terhadap dinamika internal—terutama interaksi antar-santri senior-yunior maupun oknum pengurus—menjadi tidak terpantau.
Akibatnya, ketika terjadi pelanggaran atau kekerasan, penanganannya sering kali diselesaikan melalui jalur kompromi informal yang berpotensi merugikan korban. Keinginan menjaga nama baik (nama besar) lembaga kerap mengaburkan kewajiban penegakan keadilan bagi korban.
Meletakkan Institutional Safeguarding di Pesantren
Institutional Safeguarding adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan tata kelola terstruktur yang dirancang untuk memastikan bahwa suatu lembaga aman bagi anak atau kelompok rentan. Dalam konteks pesantren modern, tata kelola perlindungan ini mencakup beberapa pilar mendasar:
-
Kode Etik dan Batasan Interaksi yang Jelas: Menetapkan garis batas hukum dan Etika Pengasuhan antara santri, pengurus, guru, dan pengasuh.
-
Kanal Pengaduan Aman dan Independen (Reporting Mechanism): Menyediakan mekanisme bagi santri untuk melaporkan tindakan kekerasan tanpa rasa takut akan intimidasi, stigma, atau sanksi sosial.
-
Mekanisme Penanganan Kasus Formal: Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam merespons dugaan pelanggaran, termasuk pendampingan psikologis korban dan koordinasi dengan pihak berwenang.
-
Pendidikan Hak dan Perlindungan Diri: Memberikan edukasi berkala kepada santri mengenai batasan tubuh, perlindungan diri, serta hak-hak keagamaan dan kemanusiaan mereka.
Mengadopsi safeguarding sama sekali tidak bertujuan mengikis posisi atau wibawa Kiai. Sebaliknya, safeguarding hadir sebagai instrumen manajerial modern yang membentengi Kiai dan nama baik institusi dari potensi malpraktik pengasuhan yang dilakukan oleh oknum-oknum di tingkat pelaksana.
Harmonisasi Fiqh dan Kebijakan Modern
Secara konseptual, gagasan institutional safeguarding sangat sejalan dengan prinsip dasar hukum Islam (Maqasid al-Shari’ah), khususnya Hifdh al-Nafs (perlindungan jiwa/keselamatan) dan Hifdh al-‘Aql (perlindungan akal dan mental). Dalam tradisi fiqhiyyah, pengasuhan anak (hadhanah) memprioritaskan kemaslahatan terbaik bagi anak (al-ashlah lil mahdlun/childish).
Oleh karena itu, mengintegrasikan sistem perlindungan institusional ke dalam tata kelola pesantren merupakan bentuk konkrit dari kaidah tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manutun bi al-mashlahah (tindakan pemimpin atas bawahannya harus didasarkan pada kemaslahatan). Kiai yang bijak adalah Kiai yang melembagakan kasih sayangnya ke dalam sistem pengasuhan yang adil, transparan, dan aman.
Pesantren modern harus berani melakukan lompatan kultural dan struktural. Kebesaran pesantren di era modern tidak lagi hanya diukur dari megahnya bangunan atau ribuan jumlah santri, melainkan dari sejauh mana lembaga tersebut mampu menjamin keamanan fisik, psikologis, dan spiritual setiap santri yang dititipkan di dalamnya.
Transformasi dari ketergantungan pada karisma figuratif menuju penguatan sistem institutional safeguarding adalah bentuk pertanggungjawaban moral dan keagamaan tertinggi. Dengan sistem perlindungan yang kokoh, pesantren akan tetap menjadi ruang mulia tempat lahirnya generasi Muslim yang berilmu, bertakwa, dan bermartabat.
Penulis : R dipadilaga
Editor : Rumi Risang
